Peningkatan Aksesibilitas Informasi Kebijakan Publik bagi Masyarakat Marginal dalam Penguatan Demokrasi Lokal (Zona-Zona Bebas Informasi)

185

185 - Peningkatan Aksesibilitas Informasi Kebijakan Publik bagi Masyarakat Marginal dalam Penguatan Demokrasi Lokal (Zona-Zona Bebas Informasi)


Nomor:
185

Inisiator:
Mohammad Didit Saleh

Organisasi:
Malang Corruption Watch (MCW Malang)

Tanggal aplikasi:
23 August 2011

Lokasi:
Tabanan, Bali

Dana:
331 Juta Rupiah

Topik hibah:
Keadilan dan kesetaraan akses terhadap media

Masa Aktivitas:
Januari – Juli 2012 (6 bulan)

Deskripsi Proyek:
Proyek ini berinisiatif untuk melakukan peningkatan aksesibilitas Informasi Kebijakan Publik bagi masyarakat marginal. Tujuannya, agar masyarakat marginal dan kelompok tertentu lebih mudah mengakses informasi kebijakan publik. Dengan demikian, masyarakat marginal dan kelompok tersebut mampu mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tidak memihak rakyat.<br /> Tujuan Besar dari Proyek ini adalah tersedianya berbagai jenis Informasi Kebijakan Publik yang bisa diakses oleh masyarakat marginal.<br /> Output (Hasil) Proyek ini adalah berdirinya papan Infromasi yang mampu menginformasi berbagai jenis informasi kebijakan publik kepada masyarakat, terpenuhinya kebutuhan berbagai kelompok masyarakat akan informasi kebijakan publik, dan adanya jaringan kerja diantara berbagai kelompok masyarakat yang mampu mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat.

Masalah yang ingin diatasi:
Masyarakat di daerah masih sulit mengakses informasi kebijakan publik walaupun teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat. Hal ini diperkuat dengan adanya data lapangan yang diperoleh oleh Malang Corruption Watch (MCW). Berdasarkan data tersebut, dari keseluruhan permohonan informasi, terkait dengan informasi kebijakan publik yang diajukan oleh MCW, hanya 3 dari 19 lembaga publik saja yang bersedia memberikan informasi.<br /> Disisi lain persoalan yang terjadi dalam konteks kekinian adalah; walaupun informasi begitu mudah diakses melalui teknologi, akan tetapi masih banyak masyarakat di daerah yang tidak mampu mengakses informasi tersebut. Hal ni disebabkan, akses informasi melalui teknologi masih terpusat di beberapa wilayah dan kelompok tertentu saja

Cara mengatasi dan masyarakat yang diuntungkan:
Jenis Kegiatan:<br /> A. Pendirian Media Informasi<br /> 1. Papan Informasi<br /> 1. Tujuan :<br /> • Sebagai media untuk meinformasikan kebijakan publik yang mudah diakses oleh masyarakat.<br /> 2. Sasaran :<br /> • Kelompok masyarakat miskin/ pendidikan rendah, masyarakat menengah ke atas/pendidikan, kelompok pelajar/mahasiswa.<br /> 3. Tenaga :<br /> • Tenaga pengelola: 10 orang untuk mengelola Papan Informasi setiap Kecamatan. Jumlah total ada 50 orang.<br /> <br /> B. Capacity Building<br /> 1. Training Pengelolaan Papan Infromasi.<br /> Kegiatan ini diikuti oleh 10 0rang perwakilan dari setiap kecamatan di Kota Malang (Kecamtan Klojen, kec. Blimbing, Kec. Lowokwaru, Kec. Sukun dan Kec. Kedung Kandang ). Pasca mengikuti pelatihan ini, peserta akan di kelompokkan menjadi Kelompok Masyarakat Pengelola Papan Informasi (KMPPI).<br /> Jumlah Total Peserta : 50 Orang<br /> 1.1. Tujuan :<br /> • Meningkatkan kemampuan dalam mengelola Papan Informasi.<br /> • Meningkatkan kemampuan dalam mengelola pusat kerja jaringan antar kelompok masyarakat.<br /> 1.2. Materi :<br /> • Pengelolaan organisasi.<br /> • Pengelolaan jaringan.<br /> • Pengelolaan media (Papan infromasi).<br /> 1.3. Metode :<br /> • Ceramah, diskusi dan praktek<br /> 1.4. Sasaran :<br /> • Tokoh pemuda / masyarakat sebanyak 20 orang per kecamatan.<br /> 1.5. Tenaga :<br /> • Fasilitator (1 orang)<br /> • Notulensi (1 orang)<br /> • Nara sumber (3 orang)<br /> <br /> D. Kampanye<br /> 1. Pembuatan Poster<br /> <br /> 1.1. Tujuan :<br /> • Mengajak masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mendapatkan hak akses informasi kebijakan publik.<br /> 1.2. Tema :<br /> • Kebebasan memperoleh informasi kebijakan Publik<br /> 1.3. Topik :<br /> • Ajakan mencari informasi<br /> • Penyadaran hak untuk mendapatkan informasi<br /> 1.4. Jumlah cetak :<br /> • Cetak masing-masing topik 500 lembar. Jumlah total untuk 3 topik ada 1500 lembar<br /> 1.5. Tenaga :<br /> • Desainer (1 orang)<br /> <br /> 2. Penyusunan Guiden Book<br /> 2.1. Tema :<br /> • Pentingnya Infromasi Kebijakan Publik<br /> 2.2. Tujuan :<br /> • Memberikan informasi terkait (Proses prencanaan, pembuatan, penetapan dan pelaksaanaan) kebijakan Publik.<br /> 2.3. Jumlah cetak :<br /> • Jumlah cetak 1000 eksamplar<br /> 2.4. Bentuk buku :<br /> • Popular<br /> • Full colour<br /> 2.5. Tenaga :<br /> • Penulis (3 orang)<br /> • Desain grafis dan lay out (1 orang)<br /> <br /> Pihak yang diuntungkan adalah berbagai kelompok masyarakat (kelompok masyarakat miskin/ pendidikan rendah, masyarakat menengah ke atas/pendidikan, kelompok pelajar/mahasiswa)

Ukuran kesuksesan:
Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik melalui mekanisme rapat program harian dan mingguan serta mengadakan rapat bersama antara pengelola program dengan Badan Pekerja, Dewan Pengurus dan Dewan Pembina yang dilakukan dalam 1 bulan satu kali

Perkembangan Proyek



Tidak ada aktifitas