Membangun Media Advokasi Hak-hak Masyarakat Adat Berbasis Jurnalisme Warga

209

209 - Membangun Media Advokasi Hak-hak Masyarakat Adat Berbasis Jurnalisme Warga

Inisiatif ini diajukan dengan beberapa alasan. Pertama, menjawab permasalahan yang diungkapkan masyarakat adat Rejang di 5 Desa pada sesi diskusi Jurnalisme sebagai Sarana Memperoleh Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Kampanye Pelatihan Penyusunan Kebijakan Daerah yang difasilitasi Yayasan Akar dengan dukungan HuMa dengan melibatkan Perkumpulan Spora pada 17 November 2013 dan mengoptimalkan hasil Pelatihan Jurnalisme Warga yang akan difasilitasi Yayasan Akar yang juga didukung HuMa yang juga akan melibatkan Perkumpulan Spora pada Mei 2014 ini. Kedua, menghubungkan dan membangun sinergisitas dengan masyarakat adat di 8 desa lainnya yang memiliki kesamaan perjuangan, yang difasilitasi Yayasan Akar dengan dukungan The Samdhana Institute. Ketiga, menjadi rujukan bagi masyarakat adat di desa lainnya di Lebong atau daerah lain. Media dibangun berbasiskan SMS dalam memproduksi dan menyampaikan berita dan informasi yang bermuatan lokal, dan dalam strategi pendistribusian berita dan informasi akan dikonvergensikan dengan website, media sosial dan pamflet.

Nomor:
209

Nama Lengkap Inisiator:
Erwin S Basrin

Lokasi:
Bengkulu

Organisasi:
Yayasan Akar

Judul Proyek:
Membangun Media Advokasi Hak-hak Masyarakat Adat Berbasis Jurnalisme Warga

Lama Aktivitas:
12 Bulan

Target Pengguna / Penerima Manfaat:
Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang Administrasi, Asisten Bidang Keuangan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pemerintahan, 11 Kepala Dinas, 5 Kepala Badan, 4 Kepala Kantor, 13 Camat, 10 aparatur Kepolisian, 3 aparatur Kejaksaan, 3 aparatur Pengadilan Negeri, 25 Anggota DPRD, 115 Kepala Desa dan Lurah, 104 Ketua BPD, 25 Tokoh Masyarakat dan 25 tokoh Pemuda dan masyarakat umum terutama di 25 desa.

Ukuran Keberhasilan:
• Ada 10 jurnalis warga
• Setiap hari 350 sasaran menerima berita yang didistribusikan melalui SMS, 1.000 warga yang menerima berita yang didistribusikan menggunakan media sosial, salah satunya facebook.
• Setiap dua minggu sekali warga di 25 desa dan aparatur pemerintah menerima berita dan karikatur/kartun yang didistribusikan menggunakan pamflet.

Tipe Konten:
Teks informasi peristiwa, masalah, keadaan dan pendapat terkait hak-hak adat atas pengelolaan kekayaan alam, dan kemasyarakatan dari aspek sosial, politik, ekonomi dan hukum.

Strategi Distribusi:
• Melalui website yang juga dapat diakses melalui ponsel<br /> • Melalui SMS<br /> • Melalui facebook<br /> • Melalui pamflet yang dilengkapi karikatur yang ditempel di ruang-ruang publik di desa dan kantor pemerintahan

Kuantitas Output Konten:
• Setiap hari ada 10 berita yang dipublikasikan di website • Setiap hari minimal 2 berita yang didistribusikan melalui SMS • Setiap hari minimal 5 berita yang didistribusikan melalui media sosial • Dua minggu sekali, 5 berita pilihan dan 1 karikatur/kartun yang dipublikasikan melalui 200 pamflet yang ditempel di ruang-ruang publik di desa dan instansi pemerintah.

Dana yang Diminta:
Rp. 286 Juta

Deskripsi Proyek:
Inisiatif ini diajukan dengan beberapa alasan. Pertama, menjawab permasalahan yang diungkapkan masyarakat adat Rejang di 5 Desa pada sesi diskusi Jurnalisme sebagai Sarana Memperoleh Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Kampanye Pelatihan Penyusunan Kebijakan Daerah yang difasilitasi Yayasan Akar dengan dukungan HuMa dengan melibatkan Perkumpulan Spora pada 17 November 2013 dan mengoptimalkan hasil Pelatihan Jurnalisme Warga yang akan difasilitasi Yayasan Akar yang juga didukung HuMa yang juga akan melibatkan Perkumpulan Spora pada Mei 2014 ini. Kedua, menghubungkan dan membangun sinergisitas dengan masyarakat adat di 8 desa lainnya yang memiliki kesamaan perjuangan, yang difasilitasi Yayasan Akar dengan dukungan The Samdhana Institute. Ketiga, menjadi rujukan bagi masyarakat adat di desa lainnya di Lebong atau daerah lain. Media dibangun berbasiskan SMS dalam memproduksi dan menyampaikan berita dan informasi yang bermuatan lokal, dan dalam strategi pendistribusian berita dan informasi akan dikonvergensikan dengan website, media sosial dan pamflet.

Definisi Masalah:
Pengakuan keberadaan masyarakat adat telah diatur pada Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945, UU No 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria, UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No.39/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 dan UU No. 6/2014 tentang Desa. Namun secara de facto, pengakuan tersebut belum dinikmati banyak komunitas masyarakat adat, khususnya terkait hak pengelolaan kekayaan alam. Tak berbeda dengan masyarakat adat lainnya, ketidakberpihakan media massa juga dihadapi masyarakat adat Rejang. Menyikapinya, langkah membangun media merupakan gagasan yang kritis dan strategis. Sebagai langkah awal, Yayasan Akar yang didukung HuMa akan memfasilitasi pelatihan Jurnalisme Warga pada Mei ini. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, masih diperlukan upaya lain. Diantaranya, membangun media khusus, memberikan fasilitas pendukung, membangun strategi pendistribusian, memfasilitasi reward untuk jurnalis warga, dan membangun strategi pengelolaan media agar berkelanjutan.

Cara Mengatasi:
• Membuat media berbentuk web yang diintergasikan dan akun facebook.<br /> • Meningkatkan kapasitas warga dengan memfasilitasi pelatihan jurnalistik lanjutan.<br /> • Memfasilitasi peralatan bagi jurnalis warga dan pengelola media.<br /> • Menyusun kesepakatan mengenai rencana kerja jurnalis warga dan pengelolaan media agar berkelanjutan.<br /> • Memotivasi jurnalis warga dengan memberikan reward.<br /> • Melalukan evaluasi periodik satu bulan sekali.<br /> • Mengundang penerima manfaat/ public gathering untuk menjajaki masukan terhadap konten dan peluang penerimaan (donatur, sponshorship, iklan, kegiatan, dan lainnya) untuk keberlanjutan media

Perkembangan Proyek